Pupuk Pertanian & Perkebunan

30/05/2026

Pengedar Pupuk PT Bumi Subur Khatulistiwa Jadi Tersangka di Tulungagung

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulungagung terus mendalami kasus dugaan peredaran pupuk tidak terdaftar danatau tidak berlabel dengan

21/05/2026

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulungagung mengungkap dugaan tindak pidana peredaran pupuk ilegal atau yang tidak terdaftar dan tidak berlabel sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Kasus pupuk ilegal tersebut bermula dari Laporan Informasi yang diterima Polres Tulungagung. Setelah adanya informasi dari seorang petani berinisial N yang mengaku pernah membeli pupuk non subsidi dengan harga murah dari terlapor berinisial P (51 tahun), warga Dusun Ploso, Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulungagung mengungkap dugaan tindak pidana peredaran pupuk ilegal atau yang tidak terdaftar dan tidak

21/05/2026

Pemerintah Indonesia bersama PT Pupuk Kalimantan Timur resmi melepas ekspor pupuk urea ke Australia melalui skema Government-to-Government (G2G) dalam seremoni inaugurasi keberangkatan kapal pengangkut urea pada Kamis (14/5/2026). Pada tahap awal, volume ekspor yang dikirim dari Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur mencapai 47.250 ton.

Pemerintah Indonesia bersama PT Pupuk Kalimantan Timur resmi melepas ekspor pupuk urea ke Australia melalui skema Government-to-Government (G2G)

21/05/2026

Penjualan Urea Pakistan Melonjak Jadi 463 Ribu Ton

Penjualan urea Pakistan pada bulan April melonjak 85 persen menjadi 463 ribu ton, tertinggi untuk bulan tersebut dalam 15 tahun terakhir.Sektor

10/05/2026

Enam Terdakwa dalam perkara penyelewengan pupuk subsidi menghadapi sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Ngawi pada Kamis, 7 Mei 2026. Nasib 6 mafia pupuk subsidi tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Firmansyah Taufik.

Para terdakwa penyelewengan distribusi pupuk subsidi ialah Eko Rahmat Soleh bin Samsuri, Kukuh Baktiyar bin Prawito, Miftahul Ulum bin Jumali, Gangsar Parwoto bin Pardi, Agus Mustakim bin Sarjinal, dan Wahyudi bin Kasiran.

Enam Terdakwa dalam perkara penyelewengan pupuk subsidi menghadapi sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Ngawi pada Kamis, 7 Mei 2026.

03/05/2026

Tohir Jadi Terdakwa Penyalahgunaan Pupuk Subsidi di Pengarilan Pasuruan

Perkara penyalahgunaan pupuk bersubsidi Pemerintah memasuki sidang perdana di Pengadilan Negeri Pasuruan pada Selasa, 21 April 2026. Agendanya pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), A Gde Yoga Putra.

Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan pupuk subsidi ini ialah Tohir bin Marsali. Jaksa dalam dakwaannya menguraikan, bahwa perkara penyalahgunaan pupuk subsidi berawal ketika Fakhrul Hidayat Setiari, Yunaidhin R.A Hikmawan, dan Arif Rahman Ardi, yang merupakan Tim Unit Tindak Pidana Ekonomi (Tipidek) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan perdagangan pupuk bersubsidi dari luar wilayah di wilayah Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Tim Unit Ekonomi Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penyelidikan.

Perkara penyalahgunaan pupuk bersubsidi Pemerintah memasuki sidang perdana di Pengadilan Negeri Pasuruan pada Selasa, 21 April 2026. Agendanya

28/04/2026

India sedang mempersiapkan impor pupuk besar-besaran menjelang musim tanam kharif mendatang karena harga global hampir berlipat ganda akibat krisis Timur Tengah yang sedang berlangsung, sehingga meningkatkan tagihan impor.

Pemerintah India mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengimpor 6,4 MT urea dan 1,9 MT (metric ton) pupuk lainnya, meskipun ketersediaan domestik tetap memadai.

India sedang mempersiapkan impor pupuk besar-besaran menjelang musim tanam kharif mendatang karena harga global hampir berlipat ganda akibat krisis

27/04/2026

Eksepsi Diterima Hakim, Direktur Utama PT Multi Alam Raya Sejahtera Bebas

Eksepsi dua terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri berupa pupuk, diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik. Dua terdakwa dimaksud ialah Mulyadi bin Katam selaku Direktur Utama PT Multi Alam Raya Sejahtera dan Efendi bin Kaseran selaku Direktur PT Multi Alam Raya Sejahtera.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang menerima eksepsi Mulyadi dan Efendi dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin, 13 April 2026.

Eksepsi dua terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi, mengimpor, danatau mengedarkan barang danatau jasa industri

16/04/2026

China Batasi Ekspor Pupuk, Berikut Rinciannya

Pemerintah China membuat kebijakan yang pro pertanian mereka. Kebijakan tersebut dengan memperketat ekspor pupuk untuk melindungi pasar

16/04/2026

Rincian Pupuk China yang Dilarang Ekspor

https://lintasperkoro.com/baca-13116-rincian-pupuk-china-yang-dilarang-ekspor